Polda
Kalbar
- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH MH menyebut, hingga kini situasi Kamtibmas di 14 kabupaten/kota di
wilayah ini terpantau kondusif. Dalam dinamika Pemilu 2019 ini masih dalam
keadaan yang kondusif.
“Hal
ini adalah hasil komitmen kami bersama pemerintah daerah dan seluruh stake
holder juga semua elemen masyarakat yang ingin menjadikan kalimantan barat
sebagai salah satu provinsi yang aman, elegant dan unggul,” kata Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH pada saat Deklarasi Pemilu Damai di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya,
Senin, 11 Maret 2019.
Jenderal
bintang dua itu menjelaskan, penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2019 dalam
optik Kepolisian adalah sebuah nilai besar yang diimplementasikan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan menjamin sukses serta
amannya pesta demokrasi tersebut secara tidak langsung kita mengajarkan
masyarakat terhadap pentingnya 4 pilar kebangsaan (NKRI, UUD 1945, Pancasila
dan Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi pola pikir dan landasan dala kehidupan
berbangsa dan bernegara.
“Kita
ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar, yang menopang semua
perbedaan baik (suku, agama dan ras). Salah satunya kalimantan barat yang
memiliki keberagaman etnis terdapat 17 etnis besar, dengan didominasi oleh 3
etnis besar tidayu (tionghoa, dayak dan melayu), keberagaman tersebut adalah
sumber kekayaan terbesar, dimana lagi kita bisa menemukan suatu negara yang
terdiri banyak suku, banyak etnis, dan berbeda agama yang menjadi satu kesatuan
yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kepala Kepolisian Daerah
Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH mengingatkan, dalam menjalankan kehidupannya masyarakat dan pemerintah
harus memahami pentingnya cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya. Mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Kesatuan
atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural
mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya,
kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan,” ucap Kepala Kepolisian
Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH menyebut, ia selaku Kapolda Kalimantan Barat,”Kami tentunya terlibat
dalam pernyelenggaraan Pemilu yaitu dalam memastikan keamanan, dan menjamin
suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kalimantan Barat. Kita ketahui dalam
Pilkada Serentak 2018 yang kita selenggarakan, Kalbar menjadi salah satu
provinsi terawan kedua setelah Papua di mana dalam 11 indikator kerawanan
Pilkada, Kalbar memenuhi semua indikator tersebut, namun kebersamaan dan
soliditas yang tinggi baik pemerintah dan masyarakat yang menginginkan kalbar
menjadi provinsi yang maju, kita berhasil menjadikan kalbar sebagai salah satu
provinsi teraman dalam penyelenggaraan pemilu 2018,”.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH menegaskan,”Untuk itu tepat pada hari ini, Senin, 11 Maret 2019 kita
hadir di sini untuk satukan niat tekad, secara bersama-sama menginginkan kalbar
melaksanakan pesta demokrasi Pemilu 2019 dengan damai,”.
Kembali
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH MH menegaskan,”Di sinilah
komitmen yang sudah kita bangun oleh seluruh komponen oleh pemerintah dan
masyarakat termasuk didalamnya penyelenggara pemilu. Harus kembali ditingkatkan
sehingga Pemilu 2019 menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni
kesejahteraan umum,”.
Oleh
sebab itu, begitu mulianya tujuan politik yang sesungguhnya, proses dan tahapan
sudah semestinya berjalan secara santun, damai dan bermartabat. Barometer politik santun atau politik yang
beretika adalah menghilangkan fitnah, hasutan, provokasi, penyebaran berita
hoax dan ujaran kebencian. Termasuk di dalamnya mempolitisasi isu agama dan
sara.
“Kedamaian,
kerukunan di Kalbar sudah terjaga, kebersamaan dan toleransi yang sudah
terpelihara, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga masyarakat untuk
sama-sama menjaga, merawat dan memelihara Kalbar yang kondusif ini,” kata
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH MH.
Perbedaan
warna, beda partai, beda pilihan dalam politik adalah hal yang wajar karena
dilindungi oleh konstitusi, dan tidak perlu dipersoalkan. Jangan sampai pemilu
sebagai siklus 5 tahunan ini merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, khususnya di Provinsi Kalbar yang kita cintai ini.
“Mari
kita jaga Kalbar yang damai, Kalbar yang rukun, Kalbar yang toleran, Kalbar
yang kondusif, sehingga pembangunan bisa berjalan, program pemerintah bisa
terlaksana, maka harapan masyarakat yang menginginkan kalbar maju dapat
terwujud,” ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Dengan
menciptakan kerukunan, kedamaian ternyata manfaat yang dirasakan bukan hanya
sekarang dan esok, tetapi akan membawa diri kita mendapat derajat yang tinggi
di sisi tuhan yang maha esa menjaga kerukunan sesama anak bangsa langkah
konkritnya jangan tebarkan fitnah.
“Jangan
melakukan provokasi dan hasutan, cegah informasi bohong dan ujaran kebencian.
Ini bentuk menghormati perbedaan politik
dengan menghindari akan hal-hal
itu berarti dapat bernilai ibadah, dan mencegah hal – hal yang dapat juga
memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kepala Kepolisian Daerah
Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Gubernur
Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum, menilai pendidikan politik penting,
menyikapi perbedaan pendapat, sekeras apapun harus rasional.
"Inilah
yang harus kita berikan. Saya hanya berharap penyelenggara pesta demokrasi peka
aturan dan tegas. Kalau misalnya sekarang, satu dua minggu itu di akun saya,
itu bagian dari pendidikan politik, mau marahpun saya senyum saja saya balas,"
kata Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum.
Gubernur
Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum berujar, ia selalu memantau akun sosial
media. Ini dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi dirinya.
"Saya
evaluasi akun itu, ternyata dalam waktu satu minggu di akun saya 5000, yang
komentar jelek memang kelompok itu aja, tapi interaksi di akun pribadi mereka
biasa aja, yang suka dan yang komentar miring berimbang, jadi harus saya
netralisir dengan status yang apalagi, juga dalam rangka melihat psikologi
masa, sikap apa yang kita buat," kata Gubernur Kalimantan Barat H
Sutarmidji SH M.Hum. "Media sosial bisa dijadikan parameter ukir dalam
hal-hal tertentunyang perlu diketahui secara acak, karena kita pendekatan
formal dilakukan belum tentu mencapai hasil yang maksimal,".
Gubernur
Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum mengajak, dalam pesta demokorasi
menghindari gesek-gesekan. "Cerita Pemilu dalam dan hal-hal lain untuk
terjadinya gesekan, kita waspada tapi yakinlah itu tak terjadi karena
berdasarkan penyampaikan Kapolda dan Kasdam, Pilkada kemarin ujian, jika sudah
keluar dari ujian tersebut maka luar biasa,".
Gubernur
Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum berharap, kepada para caleg memberikan
penjelasan yang benar pada masyarakat. "Kita harus dewasa dalam berpolitik," ujar Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum.
Penulis : Cucu Safiyudin S.Sos SH MH
Publish : Humas Polres Sanggau
