Polda Kalbar, Pontianak - Bertempat di Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Fokus Group Discussion (FGD) mengusung tema Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Provinsi Kalbar dilakukan dihadiri segenap unsur Civitas Akademika Universitas Panca Bakti (UPB) Pontianak, Rektor, Dosen dan para Mahasiswa.
Hadir sebagai nara sumber Kapolda Kalbar, Gubernur Kalbar, Sahli Ideologi dan Politik Kodam XII Tanjungpura, Guru Besar UPB Prof. Dr. Ir. Rahmatullah Rizieq, Msi serta menghadirkan Dr Saffilianty Anggiani MM Mba motivator nasional dari fakultas ekonomi dan bisnis universitas Trisakti, Rabu (16/10/2019).
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menyambut baik kegiatan FGD ini yang merupakan program maintenance partnership untuk percepatan membangun Desa Mandiri Berbasis IT di Provinsi Kalbar dalam meningkatkan dan memelihara kamtibmas sehingga unsur pemerintah, civitas akademika dan unsur masyarakat memiliki cara pandang, semangat dan wawasan yang sama dalam memberdayakan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan, terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Barat,” katanya.
Selain itu, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono menjelaskan sampai saat ini situasi Kalbar sangat kondusif. Bencana Karhutla sudah tuntas ditangani bersama.
“Kalbar sudah Zero hot spot, Satgas Karhuta telah bersinergis dengan baik. Satgas doa meminta pertolongan yang diatas dan sejak 21 September sampai sekarang Kalbar diguyur curah hujan yang sangat tinggi. Tiga minggu sebelumnya Kalbar termasuk penyumbang hotspot yang lumayan banyak, namun berkat kerjakeras, kerjasama dan sinergitas semuan komponen serta doa, semua bisa diatasi,” ujar Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kabut asap mengandung partikel racun Karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan.
“Asap Karhutla berbahaya bagi kesehatan, belasan ribu warga kalbar terpapar asap. Asap sangat berbahaya terutama bagi balita, ibu hamil, lansia, penyakit jantung dan asma, sehingga kami saat ini melakukan beberapa kegiatan Bakti Kesehatan di beberapa melalui biddokkes Polda Kalbar melakukan pemeriksaan kesehatan jantung yang bersifat dasar secara gratis kepada masyarakat, Dosen dan mahasiswa sekaligus melaksanakan giat Donor Darah,” papar Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
99 persen Karhutla karena dibakar dan memang dibakar. sehingga langkah penegakkan hukum dilakukan oleh Kepolisian.
“Karhutla lebih berbahaya dari Narkoba, kita tau Narkoba sangat berbahaya namun kalau yang dipengaruhi tidak mau maka selesai. Akan tetapi kalau Karhutla, mau tidak mau, suka tidak suka tetap terisap sampai masuk kerumah rumah. Berbagai langkah kita lakukan agar tahun depan 2020 Kalbar harus bebas dari Karhutla, saat ini 99 kasus karhutla kita tangani, 64 dalam proses penyidikan sisanya penyelidikan dan 34 kasus merupakan korporasi,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kalbar merupakan provinsi terluas ke – empat se – indonesia, dengan luas wilayah 146.807,90 km2 meliputi 14 kabupaten/kota. 174 kecamatan, 2.031 desa/kelurahan, memiliki jumlah penduduk terbanyak se-pulau kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara malaysia, dengan panjang perbatasan darat antara indonesia – malaysia ± 966 km.
“Mengingat kondisi geografis dinamika kamtibmas Kalimantan Barat mengarah kepada extra ordinary crimes (kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa). Potensi kerawanan itu semua kita antisipasi agar kamtibmas tetap kondusif dalam menunjang pembangunan. Kondisi kamtibmas yang ideal adalah situasi yang aman, damai, energik dan mantap dalam beraktifitas sehari-hari,” tutur Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Kalimantan Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah, kaya akan sumberdaya alam dan Destinasi wisata tercatat ada 320 destinasi alam yang masih natural, 34 diantaranya sering dikunjungi wisatawa domestik dan wisatawan manca negara dengan jumlah penduduk 5,3 juta lebih, ini merupakan kekuatan Kalbar.
“Pemerintah pusat sesuai nawacita ke-3 membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan gubernur kalbar memiliki kebijakan pembangunan dari desa dengan membangun desa mandiri. Dalam hal ini kepolisian mengiringinya di sektor keamanan,” ungkap Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Setiap manusia pada dasarnya memerlukan rasa aman. Aman merupakan kebutuhan hakiki setiap manusia.
“Kita tidak bisa melakukan apapun kalau dihantui rasa kekuwatarin. Aman merupakan kebutuhan kita bersama. Aman harus kita kelola dan kita ciptakan bersama dari unsur unsur yang bisa mengganggu. Kerawanan desa dapat dipetakan dengan menjadi 3 kategori kerawanan desa, yakni desa binaan; desa sentuhan; dan, desa pantauan,“ ujar Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Pemerintah melakukan peningkatan pendanaan didesa karena kini desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan. Desa mandiri sejatinya adalah desa yang mampu mensejahtrakan diri dan sesamanya dengan bertumpu pada ekonomi, sosial dan ekologi. Ada 52 indikator indeks desa mandiri yang terbagi dalam 3 dimensi: dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.
“Untuk mewujudkan desa mandiri perlu upaya dan kemauan yang serius dari seluruh pihak melalui kerjasama yang baik dan sinergi dari setiap stakeholders dalam menyatukan visi, misi, persepsi, dan interpretasi menuju desa yang mandiri, termasuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi karena hal ini salah satu faktor yang bisa dikatakan sangat mendukung percepatan terwujudnya desa mandiri,” tutur Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Polda Kalbar mendukung terwujudnya desa mandiri melalui implementasi Pemolisian masyarakat dengan memperhatikan karakteristrik kerawanan daerah provinsi Kalimantan Barat yang di dominasi oleh wilayah perbatasan, wilayah perairan, dan wilayah pedalaman (darat).
“Maka Polda Kalbar melaksanakan program polda kalbar berkibar (berkinerja dengan benar) dengan concern: 1 transnational crime dan environmental crime, dengan prioritas penanganan kejahatan lintas perbatasan, narkoba dan kejahatan lingkungan hidup sebagai extra ordinary crimes; 2. partnership maintenance, yang bertujuan untuk memelihara hubungan dengan masyarakat dan stakeholder di wilayah hukum kalbar, dan; 3. public service, yakni akselerasi pelayanan publik melalui penilaian masyarakat terhadap program polda kalbar berkibar,” papar Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Penerapan Partnership Maintenance tergelar mulai dari tingkat polda sampai Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah pedesaan dengan metode membangun sebuah sinergitas kemitraan mengedepankan pola proaktif - preventif sebagai upaya terdepan dalam penyelesaian permasalahan sosial dengan cara mengidentifikasikan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah dan menanganinya sebelum hal tersebut menimbulkan masalah.
“Polri sebagai problem solver guna menciptakan kamtibmas yang kondusif bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang ideal bagi upaya-upaya penciptaan dan pemeliharaan kamtibmas yang memiliki daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan terhadap setiap ancaman dan gangguan kamtibmas guna mewujudkan masyarakat patuh dan sadar hukum yang tinggi, serta masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi untuk membantu dan bersama-sama menciptakan dan memelihara kamtibmas,” harap Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Polda Kalbar menghadirkan polsek sebagai lini terdepan harkamtibmas dengan 5 unsur utama. “dengan keberadaan poskamling yang diawaki dan di lengkapi dengan personel yang mumpuni (fkpm, ketua poskamling, dan pelaksana siskamling) dan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun tugas sinergi Polri dan perangkat desa dalam kebersamaan menyelesaikan permasalahan sosial, melakukan deteksi dini terhadap lokasi-lokasi sebagai titik rawan yang berpotensi terjadinya permasalahan-permasalahan sosial,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Perkembangan dan dinamika masyarakat saat ini sangat dipengaruhi isu – isu berkembanganya teknologi dan komunikasi sampai ke pelosok pedesaan, informasi dan keterbukaan publik membawa perubahan kehidupan sosial bermasyarakat, yang tentunya dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas, selain dampak positif juga dapat membawa dampak yang negatif, sebagai contoh, penyebaran hoax maupun hatespeech.
“Kami mengingatkan, akan ada 2 kerugian kalau kita salah mengelola informasi, pertama Quota data akan tersedot sia sia dan kedua timbul masalah hukum kalau yang di share mengandung ujaran kebencian dan pihak yang dirugikan melapor sebagaimana diatur dalam UU ITE diancam hukuman 6 tahun penjara,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Untuk mendukung program desa mandiri, polda kalbar juga telah membentuk satgas desa mandiri guna percepatan peningkatan status desa menjadi desa yang mandiri.
“Satgas desa mandiri mencakup 3 aspek tugas antara lain: 1. aspek pengungkit (dimensi ketahanan sosial bidang keamanan) 3 variabel, yakni poskamling, siskamling dan konflik; 2. aspek penyelaras (dimensi ketahanan lingkungan) 3 variabel: kualitas lingkungan, rawan bencana, dan tanggap bencana; 3. aspek pelengkap dalam program desa mandiri, satgas desa ikut mendorong kinerja instansi / dinas terkait yang membidangi terhadap variabel-variabel menuju desa mandiri,” ujar Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Terdata jumlah Bhabinkamtibmas jajaran polda kalbar sebanyak 897 personel yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat dengan rincian, 546 bhabin di desa binaan, 249 bhabin di desa sentuhan, 102 bhabin di desa pantauan.
“Upaya Bhabinkamtibmas dalam menyukseskan program desa mandiri antara lain: 1. bersama-sama dengan kepala desa dan babinsa mendata kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi terkait variabel indek desa mandiri; 2. menyarankan kepada kepala desa untuk berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi agar memprioritaskan pembangungan terkait variabel-variabel yang harus dipenuhi guna menuju desa mandiri; 3. dalam indeks ketahanan sosial khususnya aspek keamanan, Bhabinkamtibmas terus berupaya mendorong masyarakat dengan swadaya yang ada, mewujudkan variabel-variabel yang harus dilengkapi seperti: membangun poskamling, menggerakkan siskamling dan mengaktifkan peran fkpm/lembaga adat,” ungkap Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Demikian halnya pemanfaatan perkembangan teknologi dalam mendukung terwujudnya desa mandiri. antara lain dalam bentuk percepatan pelayanan publik dimana saat ini masyarakat dapat merasakan kemudahan untuk membuat sim atau skck dengan fasilitas SIM / SKCK keliling yang terintegrasi secara online.
“Media sosial kita manfaatkan untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada warga sehingga lebih efektif dan efisien. Dari 2.031 desa di Kalimantan Barat, 87 diantaranya merupakan desa mandiri (4,3%), 188 desa maju, 767 desa berkembang, 781 desa tertinggal, dan 208 desa sangat tertinggal. data menyebutkan di indonesia terdapat 74.954 desa dengan desa yang tergolong desa mandiri sebanyak 834 desa, dan 87 diantaranya terdapat di kalbar (10,5%),” jelas Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Banyak hal lain disampaikan Kapolda dan diakhir sambutannya, ia mengajak melalui kegiatan ini marilah kita menyatukan visi, misi, persepsi dan interpretasi kita semua untuk membangun Kalimantan Barat yang semakin aman, damai, unggul dan kompetitif, dengan mengedepankan sinergitas dan keterpaduan dari seluruh komponen di wilayah Kalimantan Barat.
Pada kesempatan ini juga kami titipkan kepada civitas akademika agar dalam pelaksanaan kegiatan lapangan dan kuliah kerja nyata di masyarakat, dapat turut serta memberikan kontribusi pada pembangunan desa mandiri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, tutut hadir Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Imam Sugianto M.Si, Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Andi Musa, dan PJU Polda Kalbar dan Civitas Akademis UPB Pontianak.
——
[ Penulis: Kabidhumas / Kepala Urusan Produk Kreatif Multi Media Humas Polda Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Polisi Cucu Safiyudin ]
