Polda Kalbar, Pontianak - Bertempat di Ballroom
Hotel Ibis Pontianak, Fokus Group Discussion (FGD) mengusung tema Teknologi
Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Provinsi Kalbar dilakukan dihadiri
segenap unsur Civitas Akademika Universitas Panca Bakti (UPB) Pontianak,
Rektor, Dosen dan para Mahasiswa.
Hadir sebagai nara sumber Kapolda
Kalbar, Gubernur Kalbar, Sahli Ideologi dan Politik Kodam XII Tanjungpura, Guru
Besar UPB Prof. Dr. Ir. Rahmatullah Rizieq, Msi serta menghadirkan Dr
Saffilianty Anggiani MM Mba motivator nasional dari fakultas ekonomi dan bisnis
universitas Trisakti, Rabu (16/10/2019).
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menyambut baik kegiatan FGD ini yang
merupakan program maintenance partnership untuk percepatan membangun Desa
Mandiri Berbasis IT di Provinsi Kalbar dalam meningkatkan dan memelihara
kamtibmas sehingga unsur pemerintah, civitas akademika dan unsur masyarakat
memiliki cara pandang, semangat dan wawasan yang sama dalam memberdayakan daya
tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan, terhadap berbagai hal yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Barat,” katanya.
Selain itu, Inspektur Jenderal Polisi
Drs Didi Haryono menjelaskan sampai saat ini situasi Kalbar sangat kondusif.
Bencana Karhutla sudah tuntas ditangani bersama.
“Kalbar sudah Zero hot spot, Satgas
Karhuta telah bersinergis dengan baik. Satgas doa meminta pertolongan yang
diatas dan sejak 21 September sampai sekarang Kalbar diguyur curah hujan yang
sangat tinggi. Tiga minggu sebelumnya Kalbar termasuk penyumbang hotspot yang
lumayan banyak, namun berkat kerjakeras, kerjasama dan sinergitas semuan
komponen serta doa, semua bisa diatasi,” ujar Inspektur Jenderal Polisi Drs
Didi Haryono SH MH.
Kabut asap mengandung partikel racun
Karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan.
“Asap Karhutla berbahaya bagi
kesehatan, belasan ribu warga kalbar
terpapar asap. Asap sangat berbahaya terutama bagi balita, ibu hamil, lansia,
penyakit jantung dan asma, sehingga kami saat ini melakukan beberapa kegiatan
Bakti Kesehatan di beberapa melalui biddokkes Polda Kalbar melakukan
pemeriksaan kesehatan jantung yang bersifat dasar secara gratis kepada
masyarakat, Dosen dan mahasiswa sekaligus melaksanakan giat Donor Darah,” papar
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
99 persen Karhutla karena dibakar dan
memang dibakar. sehingga langkah penegakkan hukum dilakukan oleh Kepolisian.
“Karhutla lebih berbahaya dari
Narkoba, kita tau Narkoba sangat berbahaya namun kalau yang dipengaruhi tidak
mau maka selesai. Akan tetapi kalau Karhutla, mau tidak mau, suka tidak suka
tetap terisap sampai masuk kerumah rumah. Berbagai langkah kita lakukan agar
tahun depan 2020 Kalbar harus bebas dari Karhutla, saat ini 99 kasus karhutla
kita tangani, 64 dalam proses penyidikan sisanya penyelidikan dan 34 kasus
merupakan korporasi,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kalbar merupakan provinsi terluas ke –
empat se – indonesia, dengan luas wilayah 146.807,90 km2 meliputi 14
kabupaten/kota. 174 kecamatan, 2.031 desa/kelurahan, memiliki jumlah penduduk terbanyak
se-pulau kalimantan dan berbatasan
langsung dengan negara malaysia, dengan panjang perbatasan darat antara
indonesia – malaysia ± 966 km.
“Mengingat kondisi geografis dinamika
kamtibmas Kalimantan Barat mengarah kepada extra ordinary crimes (kejahatan-kejahatan
yang bersifat luar biasa). Potensi kerawanan itu semua kita antisipasi agar
kamtibmas tetap kondusif dalam menunjang pembangunan. Kondisi kamtibmas yang
ideal adalah situasi yang aman, damai, energik dan mantap dalam beraktifitas
sehari-hari,” tutur Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Kalimantan Barat memiliki kekayaan
alam yang melimpah, kaya akan sumberdaya alam dan Destinasi wisata tercatat ada
320 destinasi alam yang masih natural, 34 diantaranya sering dikunjungi
wisatawa domestik dan wisatawan manca negara dengan jumlah penduduk 5,3 juta
lebih, ini merupakan kekuatan Kalbar.
“Pemerintah pusat sesuai nawacita ke-3
membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan, dan gubernur kalbar memiliki kebijakan
pembangunan dari desa dengan membangun desa mandiri. Dalam hal ini kepolisian
mengiringinya di sektor keamanan,” ungkap Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono.
Setiap manusia pada dasarnya
memerlukan rasa aman. Aman merupakan kebutuhan hakiki setiap manusia.
“Kita tidak bisa melakukan apapun
kalau dihantui rasa kekuwatarin. Aman merupakan kebutuhan kita bersama. Aman
harus kita kelola dan kita ciptakan bersama dari unsur unsur yang bisa
mengganggu. Kerawanan desa dapat dipetakan dengan menjadi 3 kategori kerawanan
desa, yakni desa binaan; desa sentuhan; dan, desa pantauan,“ ujar Inspektur
Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Pemerintah melakukan peningkatan
pendanaan didesa karena kini desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan
melainkan sebagai subjek pembangunan. Desa mandiri sejatinya adalah desa yang
mampu mensejahtrakan diri dan sesamanya dengan bertumpu pada ekonomi, sosial
dan ekologi. Ada 52 indikator indeks desa mandiri yang terbagi dalam 3 dimensi:
dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.
“Untuk mewujudkan desa mandiri perlu
upaya dan kemauan yang serius dari seluruh pihak melalui kerjasama yang baik
dan sinergi dari setiap stakeholders dalam menyatukan visi, misi, persepsi, dan
interpretasi menuju desa yang mandiri, termasuk pemanfaatan perkembangan
teknologi dan informasi karena hal ini salah satu faktor yang bisa dikatakan
sangat mendukung percepatan terwujudnya desa mandiri,” tutur Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono.
Polda Kalbar mendukung terwujudnya
desa mandiri melalui implementasi Pemolisian masyarakat dengan memperhatikan karakteristrik kerawanan daerah
provinsi Kalimantan Barat yang di dominasi oleh wilayah perbatasan, wilayah
perairan, dan wilayah pedalaman (darat).
“Maka Polda Kalbar melaksanakan
program polda kalbar berkibar (berkinerja dengan benar) dengan concern: 1
transnational crime dan environmental crime, dengan prioritas penanganan
kejahatan lintas perbatasan, narkoba dan kejahatan lingkungan hidup sebagai
extra ordinary crimes; 2. partnership maintenance, yang bertujuan untuk
memelihara hubungan dengan masyarakat dan stakeholder di wilayah hukum kalbar,
dan; 3. public service, yakni akselerasi pelayanan publik melalui penilaian
masyarakat terhadap program polda kalbar berkibar,” papar Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono.
Penerapan partnership maintenance
tergelar mulai dari tingkat polda sampai Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah
pedesaan dengan metode membangun sebuah sinergitas kemitraan mengedepankan pola
proaktif - preventif sebagai upaya terdepan dalam penyelesaian permasalahan
sosial dengan cara mengidentifikasikan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah
dan menanganinya sebelum hal tersebut menimbulkan masalah.
“Polri sebagai problem solver guna
menciptakan kamtibmas yang kondusif bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan
masyarakat yang ideal bagi upaya-upaya penciptaan dan pemeliharaan kamtibmas
yang memiliki daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan terhadap setiap
ancaman dan gangguan kamtibmas guna mewujudkan masyarakat patuh dan sadar hukum
yang tinggi, serta masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi
untuk membantu dan bersama-sama menciptakan dan memelihara kamtibmas,” harap
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Polda Kalbar menghadirkan polsek
sebagai lini terdepan harkamtibmas dengan 5 unsur utama. “dengan keberadaan
poskamling yang diawaki dan di lengkapi dengan personel yang mumpuni (fkpm,
ketua poskamling, dan pelaksana siskamling) dan sarana prasarana yang memadai
diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun tugas sinergi Polri dan
perangkat desa dalam kebersamaan menyelesaikan permasalahan sosial, melakukan
deteksi dini terhadap lokasi-lokasi sebagai titik rawan yang berpotensi
terjadinya permasalahan-permasalahan sosial,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs
Didi Haryono.
Perkembangan dan dinamika masyarakat
saat ini sangat dipengaruhi isu – isu berkembanganya teknologi dan komunikasi
sampai ke pelosok pedesaan, informasi dan keterbukaan publik membawa perubahan
kehidupan sosial bermasyarakat, yang tentunya dapat menimbulkan kerawanan
kamtibmas, selain dampak positif juga dapat membawa dampak yang negatif,
sebagai contoh, penyebaran hoax maupun hatespeech.
“Kami mengingatkan, akan ada 2
kerugian kalau kita salah mengelola informasi, pertama Quota data akan tersedot
sia sia dan kedua timbul masalah hukum kalau yang di share mengandung ujaran
kebencian dan pihak yang dirugikan melapor sebagaimana diatur dalam UU ITE
diancam hukuman 6 tahun penjara,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono.
Untuk mendukung program desa mandiri,
polda kalbar juga telah membentuk satgas desa mandiri guna percepatan
peningkatan status desa menjadi desa yang mandiri.
“Satgas desa mandiri mencakup 3 aspek
tugas antara lain: 1. aspek pengungkit (dimensi ketahanan sosial bidang
keamanan) 3 variabel, yakni poskamling, siskamling dan konflik; 2. aspek
penyelaras (dimensi ketahanan lingkungan) 3 variabel: kualitas lingkungan,
rawan bencana, dan tanggap bencana; 3. aspek pelengkap dalam program desa
mandiri, satgas desa ikut mendorong kinerja instansi / dinas terkait yang
membidangi terhadap variabel-variabel menuju desa mandiri,” ujar Inspektur
Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Terdata jumlah Bhabinkamtibmas jajaran
polda kalbar sebanyak 897 personel yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat
dengan rincian, 546 bhabin di desa binaan, 249 bhabin di desa sentuhan, 102
bhabin di desa pantauan.
“Upaya Bhabinkamtibmas dalam menyukseskan
program desa mandiri antara lain: 1. bersama-sama dengan kepala desa dan
babinsa mendata kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi terkait variabel
indek desa mandiri; 2. menyarankan kepada kepala desa untuk berkoordinasi
dengan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi agar memprioritaskan
pembangungan terkait variabel-variabel yang harus dipenuhi guna menuju desa
mandiri; 3. dalam indeks ketahanan sosial khususnya aspek keamanan, Bhabinkamtibmas
terus berupaya mendorong masyarakat dengan swadaya yang ada, mewujudkan
variabel-variabel yang harus dilengkapi seperti: membangun poskamling,
menggerakkan siskamling dan mengaktifkan peran fkpm/lembaga adat,” ungkap
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Demikian halnya pemanfaatan perkembangan
teknologi dalam mendukung terwujudnya desa mandiri. antara lain dalam bentuk
percepatan pelayanan publik dimana saat ini masyarakat dapat merasakan
kemudahan untuk membuat sim atau skck dengan fasilitas SIM / SKCK keliling yang
terintegrasi secara online.
“Media sosial kita manfaatkan untuk
memberikan himbauan dan edukasi kepada warga sehingga lebih efektif dan
efisien. Dari 2.031 desa di Kalimantan Barat, 87 diantaranya merupakan desa
mandiri (4,3%), 188 desa maju, 767 desa berkembang, 781 desa tertinggal, dan
208 desa sangat tertinggal. data menyebutkan di indonesia terdapat 74.954 desa
dengan desa yang tergolong desa mandiri sebanyak 834 desa, dan 87 diantaranya
terdapat di kalbar (10,5%),” jelas Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono.
Banyak hal lain disampaikan Kapolda
dan diakhir sambutannya, ia mengajak melalui kegiatan ini marilah kita
menyatukan visi, misi, persepsi dan interpretasi kita semua untuk membangun Kalimantan
Barat yang semakin aman, damai, unggul dan kompetitif, dengan mengedepankan
sinergitas dan keterpaduan dari seluruh komponen di wilayah Kalimantan Barat.
Pada kesempatan ini juga kami titipkan
kepada civitas akademika agar dalam pelaksanaan kegiatan lapangan dan kuliah
kerja nyata di masyarakat, dapat turut serta memberikan kontribusi pada
pembangunan desa mandiri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, tutut hadir
Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Imam Sugianto M.Si, Irwasda Polda Kalbar
Kombes Pol Andi Musa, dan PJU Polda Kalbar dan Civitas Akademis UPB Pontianak.
——
[ Penulis: Kabidhumas /
Kepala Urusan Produk Kreatif Multi Media Humas Polda Kalimantan Barat, Ajun Komisaris
Polisi Cucu Safiyudin ]
