Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo meminta kepada Forkopimda Bali untuk terus memperkuat penerapan
strategi pengendalian Covid-19, untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dengan
begitu, aktivitas perekonomian warga di Pulau Dewata akan terus tumbuh, setelah
terpukul akibat Pandemi virus corona.
Pengarahan itu disampaikan Sigit saat
memimpin rapat dengan Forkopimda Bali, bersama Panglima TNI Marsekal Hadi
Tjahjanto, Minggu (29/8/2021).
“Dengan kesehatan masyarakat yang
terjaga maka pertumbuhan ekonomi di Bali juga akan semakin tumbuh,” kata Sigit
dalam pengarahannya.
Ditengah pandemi Covid-19,
perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Demikian juga
dengan perekonomian Bali yang mulai tumbuh sebesar 2,83 persen.
Sigit memaparkan, strategi
pengendalian Covid-19 dibagi menjadi tiga. Yaitu, protokol kesehatan (prokes)
ketat dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).
Kemudian, memperkuat 3T (Tracing, Testing dan Treatment). Dan yang terakhir,
percepatan program vaksinasi massal.
Selain memperkuat strategi tersebut,
eks Kapolda Banten ini juga meminta Forkopimda untuk memaksimalkan kebijakan
penyekatan. Mulai dari penyekatan antar-provinsi, antar-kab/kota, dan
pembatasan mobilitas dan aktifitas masyarakat.
“Mengintensifkan penyekatan
antar-provinsi melalui pintu masuk transportasi udara, penyekatan di Bandara
Ngurah Rai. Melalui pintu masuk transportasi laut, penyekatan di Pelabuhan
Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Lembar-Padangbai. Penyekatan antar-kab/kota
melalui pos check point antar kab/kota, terminal, maupun pintu gerbang tol,”
ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Sigit memaparkan, untuk Pelaku
Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) atau domestik sudah mendapatkan kelonggaran
dengan memenuhi syarat yang telah diatur dalam Inmendagri Nomor 35 tahun 2021.
Adapun persyaratannya, pelaku
perjalanan antar-provinsi, menunjukkan kartu vaksin dengan minimal dosis
pertama. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi mobil pribadi, sepeda
motor, bus, kereta api dan kapal laut, menunjukkan hasil negatif antigen H -1.
Pelaku perjalanan dengan moda transportasi pesawat udara menunjukkan hasil
negatif PCR H-2.
Lalu, perjalanan dengan pesawat antar
kab/kota di Jawa-Bali, harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.
Termasuk untuk para petugas akan
dilakukan pengawasan yaitu “Akan diberikan sanksi tegas bagi petugas yang tidak
melakukan pemeriksaan yang benar dalam pelaksanaan penyekatan,” ucap Sigit.
Disisi lain, Sigit juga berharap
kepada Forkopimda Bali untuk bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan
menggunakan pendekatan adat melalui para pemuka adat untuk mengajak warga yang
terpapar virus corona, mau di karantina di Isolasi Terpusat (Isoter) yang saat
ini sudah sangat bagus di Bali. Menurut Sigit, tingkat kesembuhan di Isoter
lebih tinggi, karena ditunjang fasilitas dan diawasi penuh serta langsung oleh
tenaga kesehatan (nakes).
“Upaya menggeser isoman ke isoter
perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda),
seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat. Serta perlu penjelasan secara baik dengan
menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada
masyarakat ketika akan mengajak ke isoter,” papar Sigit.
Lebih dalam, Sigit menekankan,
Forkopimda Bali harus terus melakukan akselerasi terhadap target Presiden Joko
Widodo (Jokowi) terkait vaksinasi nasional. Tujuannya, agar Herd Immunity
terhadap Covid-19 segera terbentuk.
“Untuk mengurangi risiko penularan dan
kematian akibat Covid-19, TNI-Polri bersama Pemda terus melakukan akselerasi
vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut diperlukan sinergisitas TNI-Polri dan
Pemda serta seluruh elemen masyarakat. Dalam menyiapkan strategi vaksinasi
dapat dilakukan serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door
to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar,” kata Sigit.
Dengan segala upaya, keseriusan,
kerjasama dengan seluruh elemen, dan langkah Extraordinary, menurut Sigit,
kesehatan masyarakat dapat terjamin, sehingga aktivitas perekonomian dapat
berjalan seiring dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan.
“Ketika kasus Covid-19 di bisa
terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan
aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Seperti
yang terjadi pada aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya. Tentunya
ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan
seluruh masyarakat,” ujar Sigit.
Setelah
memberikan pengarahan ke Forkopimda Bali, Panglima TNI dan Kapolri melakukan
peninjauan langsung ke Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur Bali yang dijadikan
lokasi Isoter. Mereka melihat secara langsung penanganan serta perawatan pasien
Covid-19.
