Jakarta - Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo memastikan Kepolisian terus berkomitmen untuk mewujudkan
serta memberikan pelayanan publik yang terbaik dan prima bagi masyarakat. Hal
itu juga telah dituangkan dalam konsep transformasi menuju Polri yang Presisi,
pada bidang transformasi pelayanan publik.
Komitmen Sigit disampaikan
dalam acara penyerahan hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik lingkup
Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 dari KemenPAN-RB di Gedung Bareskrim
Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/3).
“Saya mengucapkan terima kasih
setinggi-tingginya atas perhatian dan penyerahan hasil evaluasi KemenPAN-RB
terhadap pelayanan publik Polri tahun 2021. Bagi kami, ini merupakan motivasi
yang sangat berharga, dan ini menjadi energi positif bagi kita semua. Tentunya juga khusus tadi yang mendapatkan
kategori pelayanan prima dan pelayanan sangat baik. Namun demikian, juga
menjadi evaluasi bagi yang mendapatkan penilaian yang belum sesuai dengan yang
kita harapkan,” kata Sigit mengawali sambutannya di acara itu.
Sigit mengapresiasi Satwil yang
meraih predikat pelayanan publik prima dan sangat baik. Disisi lain, Sigit juga
menyoroti beberapa Satwil jajaran yang tidak mampu meraih predikat tersebut.
Karena memiliki komitmen
mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Sigit pun menginstruksikan
jajarannya di Propam Polri dan Itwasum Polri untuk langsung mengecek, apa
faktor penyebab Satwil itu belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi
warga.
“Saya minta Propam dan Itwasum
serta satker terkait untuk turun mengecek masalahnya dimana. Apakah sarana dan
prasarananya belum siap atau yang bersangkutan tidak mau berubah. Terhadap hal
seperti ini kita harus perhatikan secara serius,” ujar mantan Kabareskrim Polri
itu.
Diketahui, berdasarkan hasil
evaluasi dari KemenPAN-RB, terdapat 27 satwil yang berhasil mendapat
penghargaan kategori A berpredikat pelayanan prima. Lalu, 78 satwil mendapat
penghargaan kategori A- atau berpredikat pelayanan sangat baik.
Menurut Sigit, di era
perkembangan teknologi informasi pada era revolusi Industri 4.0 dan Society
5.0, pelayanan publik saat ini harus meninggalkan budaya lama yang tidak baik.
Dewasa ini, dengan semangat reformasi birokrasi, pelayanan kepada masyarakat
harus baik, cepat, tidak berbelit-belit, ramah dan responsif.
Polri, kata Sigit saat ini
terus mewujudkan pelayanan publik seperti itu. Sigit pun mengutip pernyataan
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk dipedomani oleh seluruh
jajarannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan Presiden Jokowi yang
dikutip Sigit, yakni “penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik,
tuntutan masyarakat terus meningkat, tidak akan ada toleransi bagi yang
pelayanannya lambat dan berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi yang pelayanannya
tidak ramah dan tidak responsif”.
“Ini amanat Pak Presiden
pimpinan tertinggi kita. Amanat ini menjadi direktif yang harus betul-betul
kita laksanakan. Jadi tidak ada kemudian kita coba terjemahkan dengan penterjemahan
yang berbeda. Jawaban dan langkahnya hanya satu bagaimana kita tingkatkan
pelayanan publik yang baik, cepat, tidak berbelit-belit, ramah dan responsif,”
ucap Sigit.
Transformasi pelayanan publik
Polri, kata Sigit juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun
2022, yaitu pada Prioritas Nasional nomor tujuh yang memperkuat stabilitas
polhukam dan transformasi pelayanan publik.
“Ini tentunya menjadi Road Map
terkait pelayanan publik yang mau tidak mau, harus kita lakukan perbaikan
sesuai amanat Presiden. Tentunya terkait
penetapan indeks pelayanan publik tidak ada kata lain selain harus kita
laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau di Polisi siap dan laksanakan,
kira-kira begitu,” papar eks Kapolda Banten itu.
Lebih dalam, Sigit memaparkan
bahwa di Tahun 2022 ini, kepolisian akan terus melakukan perbaikan pelayanan
publik khususnya fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian, menyiapkan
petunjuk audio visual bagi penyandang tuna netra dan tuna rungu.
“Saya minta seluruh sektor-sektor
terkait pelayanan publik tolong disiapkan pelayanan pengaduan dan penanganan
komplain. Ini jadi evaluasi untuk kita mengetahui bagaimana kualitas pelayanan
yang kita laksanakan. Artinya kita buka diri, harus mau terima masukan, mau
terima koreksi. Sehingga kita tingkatkan. Karena tidak mungkin kita menganggap
diri kita mungkin sudah baik, tapi di masyarakat itu belum dirasakan, artinya
banyak hal yang harus ditingkatkan,” papar Sigit.
Tak hanya itu, kedepannya,
Sigit berharap, pelayanan publik akan memanfaatkan basis teknologi informasi
yang dijadikan satu aplikasi. Sehingga, masyarakat dari Sabang sampai Merauke
dapat mengakses satu Platform demi mendapatkan pelayanan yang prima.
“Disatu sisi kita integrasikan
dengan kementerian/lembaga atau Pemda yang memiliki teknologi sama. Sehingga
bisa dintegrasikan untuk memudahkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.
Bagi Polri sendiri, satu data akan mempermudah dalam hal kita melakukan
kegiatan kepolisian karena kita miliki satu data dalam hal penanganan peristiwa
di masyarakat,” kata Sigit.
Tentunya seiring dengan upaya
dan usaha mewujudkan itu, Sigit menekankan, pihaknya juga meningkatkan
kemampuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk mengawaki hal tersebut.
“Kami mohon dukungan. Polri berkomitmen
menjadi organisasi yang berkembang dan melakukan perbaikan dan ini perlu
pengawasan dan koreksi dari seluruh stakeholder,” tutup Sigit.
