Jakarta - Sabtu, 5 April 2025, Kementerian Pertanian bersama Polri
melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan menggelar rapat analisis
dan evaluasi (Anev) secara daring dalam rangka percepatan pencapaian target
tambahan produksi jagung nasional sebanyak 4 juta ton tahun 2025.
Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini diikuti oleh jajaran Kementan,
Gugus Tugas Polri tingkat Mabes hingga Polda Papua, dengan agenda utama
membahas evaluasi rutin pelaksanaan program penanaman jagung 1 juta hektar di
seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Yudi Sastro,
membuka Anev dengan menyampaikan Kementan sebagai leading sector mencapai
ketahanan pangan telah memetakan potensi lahan serta menyiapkan bantuan benih,
pupuk dan alat mesin pertanian.
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jangkauan
kelembagaan hingga tingkat desa. Oleh karena itu, peran Polri menjadi krusial
dalam sebagai jembatan penghubung dan menggerakkan kelompok tani untuk ikut
menanam jagung.
“Kementan sebagai leading sector ketahanan pangan berterima kasih atas
dukungan Polri dalam program penanaman jagung ini. Kementan menyediakan bantuan
dari negara dalam bentuk bantuan bibit unggul, pupuk, alsintan serta
pendampingan teknis dari Tim BSIP. Kementan juga tengah menyusun juknis teknis
penanaman jagung serta bantuan pengadaan 10 Unit traktor roda dua untuk
mempercepat realisasi penanaman jagung di daerah,” terang Yudi.
Dalam Anev ini juga dibahas permasalahan yang terjadi di Kampung Aib,
Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua. Lahan jagung yang ditanam tumbuh
tidak normal karena terdapat kesalahan dalam penanganan awal dan karena curah
hujan yang tinggi.
“Terdapat kendala yang tidak diharapkan pada lahan jagung seluas 12
hektar di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura. Di lokasi ini memang
terdapat kendala sehingga kami evaluasi dengan menurunkan penyuluh pertanian
dan tim BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) untuk penyaluran
Alsintan yang mendukung penanaman jagung di lokasi”, ujar Yudi.
Polri, melalui Gugus Tugas Mendukung Ketahanan Pangan, hanya berperan
sebagai penggerak untuk menjembatani pelaksanaan program antara Kementan dengan
Kelompok Tani hingga ke tingkat desa.
Dengan dukungan kelembagaan hingga Polsek dan Bhabinkamtibmas, Polri
memainkan peran strategis dalam memfasilitasi pembentukan kelompok tani,
membantu komunikasi antara kelompok tani dan dinas pertanian serta melakukan
pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran.
Fokus kerja Polri dalam program ini adalah Program Pemanfaatan Lahan
Produktif yang mencakup dua metode penanaman pola monokultur oleh Poktan dan
pola tumpang sari di lahan tanaman belum menghasilkan oleh perusahaan mitra.
Pola tumpang sari difokuskan pada lahan tanaman belum menghasilkan (TBM) milik
perusahaan swasta, PTPN, Perhutani, dan mitra lainnya.
Wakil Ketua Gugus Tugas Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo,
menjelaskan bahwa sistem pengawasan dilaksanakan melalui Aplikasi Gugus Tugas
Polri Mendukung Ketahanan Pangan.
Aplikasi ini menjadi inovasi digital yang memungkinkan monitoring secara
real-time terhadap distribusi bantuan, pendataan lahan hingga evaluasi program.
Peran strategis ini dilaksanakan dengan tetap menjaga koordinasi bersama dinas
pertanian setempat agar semua program berjalan secara terukur dan tepat
sasaran.
Target tambahan 1 juta hektar lahan yang menghasilkan 4 Juta Ton jagung
akan direalisasikan dalam satu tahun di seluruh Indonesia, dengan hasil panen
dijamin akan diserap oleh BULOG melalui MoU penyerapan sesuai Harga Pembelian
Pemerintah (HPP).
Polri membantu membentuk dan mengaktifkan kelompok tani, memfasilitasi
penyusunan proposal bantuan ke Kementan, serta melakukan pendampingan
komunikasi antara petani dan dinas pertanian setempat. Distribusi bantuan
dipantau melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan agar
tepat sasaran dan transparan.
“Dalam Pelaksanaan Program ini, Polri bukan pelaksana, bukan pendamping
teknis dan juga bukan pemodal, tapi Polri hadir sebagai penggerak, fasilitator
dan Pengawal agar bantuan dari Negara melalui Kementan dapat tersalurkan tepat
sasaran hingga sampai ke petani dan tidak disalahgunakan. Sinergi ini adalah
bentuk nyata peran Polri dalam mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas
2045,” ujar Brigjen Langgeng.
Melalui sinergi erat antara
Kementan dan Polri, pemerintah berharap target tambahan produksi jagung
nasional pada tahun 2025 dapat tercapai secara kuantitatif, mampu memperkuat
ketahanan pangan, membuka lapangan kerja dan dapat membangun kemandirian masyarakat
yang dimulai dari desa.
